Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memperingatkan pengusaha Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi perniagaan dengan Bangladesh, termasuk di sektor energi, menyusul perkembangan situasi ekonomi politik di negara Asia Selatan tersebut.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag Iskandar Panjaitan mengatakan, sebelumnya, Duta Besar RI di Dhaka telah mengirimkan surat Nomor B-00139/Dhaka/240822 tentang Perkembangan Situasi Ekonomi Bangladesh Pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Antisipasi Transaksi Perbankan.

“Dalam surat tersebut disampaikan, Bangladesh sedang menghadapi krisis likuiditas. Kondisi ini diperburuk oleh pembatasan penarikan tunai dari bank sentral Bangladesh yaitu Bank Bangladesh,” paparnya.

Belum lagi, inflasi di Bangladesh telah mencapai 11,6% dan tekanan pada nilai tukar mata uang taka menembus rekor tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

Di sektor energi, Bangladesh Power Development Board (BPDB) sedang menghadapi beban utang sebesar 45.000 taka (setara US$4 miliar). Hal ini menjadi isu kritis bagi pemerintahan sementara yang baru dibentuk.