Bloomberg Technoz, Jakarta - Tekanan yang dihadapi masyarakat kelas menengah Indonesia belum akan berakhir. Sejumlah kebijakan pemerintah yang digadang-gadang mulai berlaku tahun depan, berpotensi memberikan tekanan lanjutan pada kekuatan daya beli kelas menengah di negeri ini.

Satu hal yang sudah hampir pasti adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari nanti. Dalam waktu dekat, yang masih dalam rencana pemerintah, pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan mulai berlaku pada 1 Oktober nanti.

Gelombang 'turun kelas atau degradasi' kelompok menengah Indonesia sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, yang tecatat ada 9 juta orang sejak 2019 lalu, bisa semakin berlanjut bila pemerintah tidak melakukan intervensi kebijakan yang berpihak pada kelompok ini. 

"Penurunan kelas menengah adalah refleksi dari fondasi ekonomi Indonesia yaitu kegagalan tranformasi struktural perekonomian, deindustrialisasi terlalu dini dan ketidaktersambungan sektor pertanian dan sektor industri dan jasa," kata Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung yang juga ekonom senior INDEF dalam sebuah forum diskusi hibrida awal pekan ini.

Mengacu pada Indeks Konsumen (IKON) Indonesia Report yang digelar oleh Continuum INDEF, terdapat pesimisme yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap kondisi perekonomian RI saat ini.