Bloomberg Technoz, Jakarta - Rancangan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) mengalami kenaikan menjadi Rp1.160,08 triliun. Hal ini terjadi setelah terdapat diskusi antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu mengungkapkan, anggaran belanja K/L dalam RAPBN 2025 tercatat sebesar Rp976,78 triliun. Selanjutnya, berdasarkan rapat kerja lanjutan anggaran tersebut naik menjadi Rp1.094,66 triliun, dan pada akhirnya kembali membengkak menjadi Rp1.160,08 triliun.

"Jadi dari RAPBN yang besarnya Rp 976 triliun untuk belanja K/L kemudian terjadi perkembangan mengikuti diskusi yang dilakukan Ibu Menkeu dengan Bapak Presiden terpilih terakhir kemarin siang jadi beberapa tambahan," kata Isa dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Meskipun belanja K/L naik, Isa menyatakan defisit anggaran tidak mengalami perubahan yakni tetap Rp616,19 triliun atau 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebab, kenaikan belanja K/L dibiayai dengan menggeser alokasi anggaran dari belanja non K/L utamanya berasal dari pos anggaran cadangan belanja lainnya yang sebelumnya sebesar Rp556,7 triliun turun menjadi Rp491,2 triliun.

“Belanja lainnya berkurang karena sebagian sudah kita geser ke belanja K/L dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun, ini perubahan yang penting di belanja non K/L karena kita geser ke belanja K/L,” ucap Isa.

Oleh sebab itu, postur besar belanja pemerintah pusat tidak mengalami perubahan dari postur sementara yang telah dibahas dalam rapat kerja Banggar DPR bersama pemerintah yakni sebesar Rp2.701,44 triliun.

Seperti diketahui, Sri Mulyani menjelaskan postur sementara pendapatan negara naik Rp8,26 triliun dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Ini dipengaruhi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,26 triliun.

Sementara itu, belanja negara disepakati naik Rp8,26 triliun dari Rp2.693,10 menjadi Rp2.701,44 triliun yang dipengaruhi kenaikan Belanja non K/L sebesar Rp8,26 triliun. Dalam kaitan ini, anggaran subsidi energi susut Rp1,12 triliun, tapi akhirnya dialokasikan untuk anggaran kompensasi BBM dan Listrik.

Selain tambahan belanja non-K/L, terdapat tambahan belanja K/L sebesar Rp113 triliun untuk beberapa program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, tambahan belanja K/L ini memanfaatkan cadangan belanja sehingga tidak mempengaruhi postur besar belanja pemerintah pusat.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut maka postur RAPBN 2025 tetap terjaga di defisit Rp616,19 triliun atau tidak berubah, yaitu 2,53% dari PDB [Produk Domestik Bruto]. Pembiayaan 2025 juga tidak mengalami perubahan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Rabu (4/9/2024).