Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membantah partai berlambang kepala banteng itu akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, tidak haram jika PDIP memilih untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, atau sebagai oposisi. 

Hal itu sekaligus menanggapi rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebelum akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan keduanya pun bukan menjadi simbol merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"[Kalau] visi sama, tidak harus kami di dalam [pemerintahan] atau tidak haram kami di luar, kan begitu. Jangan kemudian karena bertemu wah berarti [gabung pemerintahan], tidak ke situ," kata Said di Kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).

Said menjelaskan pertemuan Megawati dan Prabowo nantinya akan berbicara mengenai visi bangsa ke depan. Khususnya, bagaimana membangun Indonesia secara bersama-sama. Hal ini menjadi dasar bagi PDIP untuk mengambil peran untuk memberikan kritik kepada pemerintahan Prabowo melalui DPR pada 2024-2029.

"Karena fungsi DPR pertama pengawasan, legislasi, anggaran. Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah. Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif? Bukan kritik asal kritik, bukan kritik asal ngantam tapi kritik konstruktif yang memberikan jalan keluar. Setidaknya ada alternatif," tutur Said.