Dalam aturan tersebut, secara jelas tertulis bahwa kepengurusan DPP PDIP hanya berusia lima tahun. Sehingga, kepengurusan yang dibentuk dari Kongres PDIP pada 2019 hanya memiliki masa jabatan hingga Agustus 2024.
Berdasarkan AD ART, ketua umum PDIP pun tak memiliki kewenangan untuk mengubah AD ART dan memperpanjang masa jabatan pengurus DPP tanpa melalui kongres partai. Berarti, sejatinya, kepengurusan DPP PDIP baru akan dibentuk kembali melalui Kongres ke-6 pada 2025.
Dalam gugatan tersebut, para kader pun meminta Kementerian Hukum dan HAM mencabut SK Kepengurusan DPP PDIP yang sempat disetujui pada saat politikus senior PDIP Yasona Laoly menjabat menteri. Saat ini, Kementerian Hukum dan HAM tengah dipimpin kader Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.
Komarudin mengklaim, PDIP tak gentar dan tak khawatir terhadap gugatan tersebut. Dia menilai, partai berlambang kepala banteng tersebut tak selemah partai politik lain yang bisa dikendalikan melalui sejumlah dinamika politik dan hukum.
"Melemahkan dari mana, bagaimana bisa lemahkan PDIP. Kalau yang lain ya gampang dilemahkan, tapi kalau di PDIP sudah lewat yang begitu," tutur dia.
Hal ini juga sudah pernah dibahas oleh Megawati saat memberikan pidato pada acara pengumuman daftar calon kepala daerah. Dia mengklaim sebagai ketua umum memiliki hak prerogatif untuk memperpanjang kepengurusan. Dia pun mengancam orang-orang yang berniat untuk mengambil alih PDIP.
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika partai politik memang penuh manuver. Partai Demokrat pernah harus berhadapan dengan kepengurusan tandingan yang dimotori Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Partai Golkar usai melakukan tarik ulur penetapan calon pada Pilkada Serentak juga terkena imbas. Ketua Umum Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Sejumlah elit Partai Golkar yang mencolok pun enggan mengisi kursi ketua umum yang kemudian diambil menteri Presiden Joko Widodo, Bahlil Lahadalia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga tengah diterpa goncangan politik di internalnya saat belum juga memastikan posisi berada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah elit PKB berkonflik dengan PBNU.
Muktamar PKB juga sempat diisukan akan menggulingkan kepengurusan Muhaimin Iskandar. Akan tetapi, isu ini belum terjadi hingga Cak Imin menggandeng Ma'ruf Amin pada kepengurusan PKB yang baru. Meski isu tentang potensi muktamar tandingan masih bergulir.
"Makanya harus kita cek dulu apakah itu kader [PDIP] atau bukan, karena partai kita ada aturannya," imbuh Komarudin.
"Peristiwa yang terjadi selama ini kan ada sponsornya. Tapi saya tidak bilang siapanya."
Hal ini disampaikan termasuk soal isu yang menyebutkan Presiden Jokowi berupaya untuk mengambil alih PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
“Saya tidak bilang Mulyono, tapi kan peristiwa yang terjadi selama ini kan ada sponsornya jadi bagi saya ya itu biasa-biasa saja,” ujar dia.
(mfd/frg)
