“Terlebih, di tengah situasi yang sangat tidak mudah beberapa tahun terakhir, khususnya di masa pandemi covid-19. Berkat sinergi yang kuat dan baik ini, alhamdulillah Indonesia bisa bangkit dan pulih lebih cepat dibandingkan banyak negara lain,” tulis Sri Mulyani.

Menurut dia, Komisi XI terus menjadi pengawas dan pengawal dari seluruh pengelolaan Kemenkeu sebagai Bendahara Negara Indonesia.

Sri Mulyani berharap, Kemenkeu dapat terus dijaga untuk dapat mampu menjawab tantangan pembangunan indonesia, serta menjadi pengelola keuangan negara yang kredibel, akuntabel, dan keberlanjutan.

“Terima kasih setulus-tulusnya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI khususnya Komisi XI, atas berbagai dukungan yang selama ini diberikan,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya Bendahara Negara mengusulkan pagu indikatif atau anggaran Kemenkeu tahun 2025 sebesar Rp53,19 triliun kepada Komisi XI DPR RI. Ia merinci, anggaran tersebut terdiri dari dari rupiah murni Rp42,79 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp21 miliar, serta hibah Rp7,24 miliar.

Selain itu, anggaran Badan Layanan Umum (BLU) diusulkan sebesar Rp10,37 triliun, yang terbagi untuk tujuh unit BLU Kemenkeu. Yakni, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Rp6,06 triliun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 3,93 triliun, hingga Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp 69,6 miliar.

Selanjutnya, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 163,47 miliar, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 95,64 miliar,  Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 43,01 miliar, dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) sebesar Rp 15,02 miliar.

“Rp53,19 triliun anggaran Kemenkeu untuk 2025, pagu indikatif ini terdiri dari RP42,81 triliun tanpa BLU dan dengan BLU-nya Rp10,37 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan komisi XI DPR RI, Senin (10/6/2024).

(azr/roy)