Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai politik yang konsisten terus berada di luar pemerintahan sejak Jokowi memenangkan Pemilu 2014. Awalnya, mereka bersama dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Akan tetapi, Partai Gerindra dan PAN kemudian masuk ke pemerintahaan Jokowi pada periode keduanya bersama Wapres Ma'ruf Amin. Sedangkan Partai Demokrat dan PKS tetap pada sisi oposisi.
Jelang Pemilu 2024, hubungan Jokowi dengan PDIP sebagai pengusung utamanya mengalami kerenganggan. Hal ini terjadi semakin tajam usai Jokowi dituding berada di balik majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Jokowi pun dihubungkan sebagai pemeran utama dalam pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pasangan tersebut menumbangkan jagoan PDIP pada Pemilu 2024 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini semakin meruncingkan hubungan Jokowi dengan partai asalnya tersebut.
Usai memenangkan Pemilu 2024, Jokowi mulai mengambil sikap politik sendiri. Hal ini termasuk memboyong Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Selain itu, Jokowi pun mulai mengeluarkan pejabat dan menteri yang berasal dari PDIP.
Hubungan PDIP dan Demokrat memang kerap dihubungkan dengan relasi antara SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. SBY disebut sebagai orang yang menjegal Megawati melanjutkan kepemimpinannya sebagai presiden pada Pemilu 2004.
Selain oposisi, kata SBY, Partai Demokrat juga diterpa isu perebutan kepengurusan usai Pemilu 2019. Saat itu Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi tokoh yang diusung sekelompok kader untuk membentuk kepengurusan tandingan. Proses hukum berjalan hingga menjelang Pemilu 2024 dengan kemenangan AHY.
"Lima tahun terakhir juga tak mudah. Ada prahara yang luar biasa, yang kalau Tuhan dan sejarah tak bersama kita, kita mungkin tidak berada di sini hari ini," kata SBY. "Kita akan gone entah ke mana."
(red/frg)
