“Jadi Satgas atau yang sedang kita usulkan misalnya komite ini, ini lebih kepada bentuknya. Tapi tagihan negara tetap ada. Tetap dong, kan yang namanya tagihan tetap tagihan,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan I (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, besaran tersebut terdiri atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk kas negara Rp500 miliar, penguasaan fisik Rp500 miliar, dan penyitaan aset Rp1 triliun.

Target tersebut akan dicapai dengan rencana aksi yang membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp10,25 miliar untuk berbagai upaya penagihan dan penyitaan aset dari obligor kasus BLBI.

“Untuk itu extra effort dan rencana aksi yang kami bayangkan dan dialokasikan Rp10,25 miliar,” ujar Suahasil dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa aset Rp110,45 triliun di kasus BLBI merupakan jumlah total tagih negara kepada para obligor.

Ia menjelaskan, BLBI merupakan konsekuensi atas krisis keuangan yang menimpa Indonesia pada 1997-1998. Kala itu, negara harus melakukan penalangan (ball out) terhadap krisis yang terjadi.

“Sebuah angka yang sangat besar dan ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Keppres No. 6 Tahun 2021 jo. Keppres No 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya.

(azr/lav)