Pertimbangan Insentif
Selain itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi terdapat beberapa pertimbangan dalam implementasi B50 bahkan B60, salah satunya masalah insentif.
“Idenya Pak Menteri Pertanian [Amran Sulaiman] bahwa pungutan ekspor kan bisa naik, yang diharapkan insentif di stu. Harga internasional CPO bisa dijual tinggi, caranya mungkin kita yang dari Eropa ditahan dahulu, jadi tidak kirim ke Eropa. Dengan demikian, harga ke negara lain bisa naik dan pungutan ekspor bisa dapat lebih banyak,” ujarnya.
Namun, Eniya mengatakan hal tersebut masih dalam kajian terutama untuk menilai keekonomiannya. Selain insentif, 3 hal lain yang menjadi pertimbangan adalah teknis, infrastruktur dan feedstock.
Dalam kaitan itu, pemerintah perlu melakukan kajian teknis uji terap pada sektor otomotif dan nonotomotif, di mana kajian spesifikasi B50 direncanakan selesai Oktober 2024.
Selain itu, diperlukan peningkatan infrastruktur pendukung baik dari sisi badan usaha bahan bakar nabati (BBN) dan badan usaha bahan bakar minyak (BBM) yang membutuhkan waktu dan investasi.
Terakhir, Eniya menggarisbawahi perlunya penambahan produksi BBN melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) oleh Kementan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan total ekspor mengalami kenaikan yaitu menjadi 3,38 juta ton pada Juni 2024 dibandingkan dengan 1,96 juta ton pada Mei.
Peningkatan terbesar terjadi pada produk olahan CPO yang naik sebesar 872 ribu ton dari 1,36 juta ton pada Mei menjadi 2,23 juta ton pada Juni diikuti CPO yang naik dengan 578 ribu ton menjadi 651 ribu ton.
Kenaikan volume ekspor diiringi dengan kenaikan harga dari US$981/ton pada Mei menjadi US$1.011/ton pada Juni, sehingga nilai ekspor naik menjadi US$2,79 miliar pada Juni dari US$1,72 miliar pada Mei.
(dov/wdh)
