PM Paeotongtarn akan menyatakan bahwa Pemerintah Thailand khawatir dengan utang rumah tangga yang mencapai lebih dari US$474 miliar--setara dengan lebih dari 90% PDB Thailand--dan juga kredit macet. Dia akan menyebut bahwa utang menjadi motor kesenjangan antara si kaya dan si miskin karena pembangunan terpusat di Bangkok dan kota-kota besar.
Pernyataan kebijakan ini akan berisi prioritas koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai dan didukung oleh kelompok pro-kemapanan dan pendukung kerajaan.
Putri bungsu mantan pemimpin Thailand yang berpengaruh, Thaksin Shinawatra, ini dipilih oleh parlemen menjadi perdana menteri bulan lalu setelah pendahulunya dipecat oleh keputusan Mahkamah Konsitusi karena pelanggaran etika.
Paetongtarn menghadapi tantangan untuk memicu ekonomi bernilai US$500 miliar yang dengan rata-rata pertumbuhan 1,9% selama diperintah oleh kelompok dukungan militer ketinggalan dari negara-negara tetangganya.
PM termuda Thailand ini juga harus meyakinkan investor asing bahwa dia bisa memimpin pemerintah yang stabil, tidak terlibat konflik dengan bank sentral, dan membuat kebijakan untuk membangkitkan kembali sektor manufaktur yang lesu dan mempertahankan kinerja positif di sektor pariwisata.
Paetongtarn akan mengatakan: "Jika tidak ada langkah finansial dan fiskal untuk mendukung ekspansi ekonomi, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak akan lebih dari 3% per tahun," yang akan membawa utang rumah tangga ke plafon yang diizinkan UU sebesar 70% dari PDB pada 2027.
"Untuk itu, tantangan terbesar pemerintah adalah dengan segera memperbaiki perekonomian negara agar bisa kembali tumbuh dengan kuat."
Meski pemerintah Paetongtarn akan melanjutkan sebagian kebijakan mantan PM Srettha, mereka juga meminjam satu peta jalan membangun Thailand baru yang diumumkan oleh Thaksin bulan lalu.
Pernyataan kebijakan ini menggarisbawahi perlunya mempercepat stimulus ekonomi, tetapi tidak merinci rencana membagi uang tunai yang diusulkan oleh perdana menteri sebelumnya.
Dompet Digital
PM juga akan memberi tahu parlemen perlunya "membangun kepercayaan dan mendorong belanja, selain membantu mengatasi tekanan pengeluaran dan menambah jumlah lapangan pekerjaan dengan prioritas pada kelompok-kelompok rentan dan mempromisikan proyek dompet digital yang akan menjadi dasar ekonomi digital.
Setelah rapat kabinet khusus pada Sabtu (7/9/2024), Paetongtarn mengatakan pemerintahnya akan melanjutkan program yang disebut dompet digital yang menjanjikan dana sebesar 10 ribu baht (US$296) pada 50 juta warga dewasa negara itu dan kebijakan ini akan mengikuti aturan yang ada.
Sebelumnya para pejabat pemerintah mengatakan sekitar 14,5 juta orang, termasuk satu juta warga dengan disabilitas, akan masuk dalam tahap pertama program ini.
Strategi membantu UMKM, yang menyumbang 35% tenaga kerja dan PDB Thailand, akan meliputi penundaan sementara utang, akses ke modal, dan langkah melindungi mereka dari kompetisi tak adil dengan perusahaan asing melalui platform daring.
Pemerintah baru ini juga akan mempercepat pembuatan UU yang lebih demokratis, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan stabiltas politik serta menjamin penerapan hukum.
"Thailand sejak lama dilanda instabilitas politik dan konflik ideologi yang berdampak pada kepercayaan para investor asing dan dalam negeri yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi," bunyi pidato Paetongtarn yang akan disampaikan ke parlemen pada 12 September 2024 itu.
"Oleh karenanya, pemerintah ini harus mengembalikan kepercayaan warga Thailand dan investor asing dengan membangun politik berdasarkan asas demokrasi agar kuat, stabil, mengedepankan penegakkan hukum dan transparansi."
(bbn)
