Sutrisno juga menyoroti situasi industri akomodasi di Jakarta, di mana menurutnya jumlah hotel sudah sangat banyak, sementara pertumbuhan jumlah tamu tidak signifikan.
Dengan demikian, dia menekankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan pelaku usaha yang sudah lama beroperasi ketimbang mengundang pelaku usaha baru untuk membangun hotel.
"Daripada kita terus-menerus mengundang masuk pelaku-pelaku baru, lebih baik pelaku yang lama inilah yang dibantu untuk bisa meningkatkan kinerjanya, modernisasinya gitu, supaya yang lama tetap ada, yang sudah sekian puluh tahun ada di sini tetapi mulai kehilangan inovasi. Itu yang harus ditolong gitu, bukan dengan mengundang terus-menerus pelaku usaha untuk masuk," tegasnya.
Namun, secara tegas Sutrisno tetap menekankan bahwa kebijakan moratorium ini tidak bisa disamaratakan dengan prinsip one size fits all, karena tidak semua daerah juga turut mengalami kejenuhan pasar seperti Jakarta dan Bali.
"Jadi untuk daerah-daerah tertentu memang masih memerlukan [izin membangun hotel], ya jangan ditutup, tapi daerah yang seperti Bali, Jakarta itu sebaiknya di moratorium. Jakarta pun juga tertentu ya, Jakarta pusat itu yang paling jenuh, tapi kan di tempat lain masih bisa," terangnya.
Di lain sisi, dia tak menampik rencana moratorium bisa menghambat masuknya industri baru. "Minusnya mungkin tidak ada industri baru gitu ya, jadi yang ada yang lama aja. Oleh karena itu yang lama ini yang diperbarui gitu. Jangan [sampai] mengundang yang baru yang lama mati, jangan begitu."
Dihubungi secara terpisah, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari menilai moratorium pembangunan akomodasi—termasuk hotel, vila, dan resor — seperti di Bali perlu diterapkan secara selektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan dampak positif terhadap industri pariwisata dan masyarakat lokal.
Selain itu, dirinya menegaskan wacana kebijakan ini tidak akan efektif jika hanya menargetkan investor besar tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
"Kebijakan ini [kalau] mau diberlakukan bagi investor, oke saya setuju, tetapi kalau bagi masyarakat yang punya [akomodasi] itu milik masyarakat setempat biarkan. Mereka punya fasilitas itu yang mereka kembangkan, sehingga income per capita mereka bisa naik," kata Azril.
Bebas Visa
Di lain sisi, Azril juga menegaskan bahwa tujuan utama hadirnya pariwisata adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, bukan hanya menguntungkan investor.
Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing justru menjadi salah satu penyebab utama overturism di Bali.
Dia mengusulkan agar kebijakan tersebut dihentikan untuk menyeimbangkan kembali jumlah wisatawan yang masuk dan mencegah kerusakan pada ekosistem lokal.
"Nah terjadinya overtourism ini itulah yang kesalahannya, jadi kesalahan utamanya itu karena terjadinya bebas visa itu. Itu yang jadi masalah [dan] itu seharusnya distop," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan Bali sebagai proyek percontohan pariwisata berkualitas melalui kebijakan moratorium pembangunan hotel.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, kebijakan ini akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi untuk memutuskan langkah-langkah konkret yang diperlukan.
Tujuan utamanya adalah memastikan pariwisata Indonesia berkembang ke arah yang lebih berkelanjutan, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Sandiaga bahkan menyatakan Bali akan dikembangkan menjadi destinasi berbudaya, ramah, dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pada akhirnya, ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas melalui kebijakan yang legal sehingga ancaman seperti overtourism, permasalahan sampah termasuk sampah, pelanggaran hukum oleh wisatawan, hingga lapangan kerja yang diambil secara ilegal oleh oknum warga negara asing bisa dihentikan," tegasnya.
(prc/wdh)
