“Agar kita juga dapat menstimulasi lebih banyak sumber pembiayaan, kita juga menerbitkan lebih banyak instrumen pembiayaan seperti sukuk, green sukuk, atau blue bonds dalam hal ini, yang sebenarnya sudah diterbitkan sebesar US$7,07 miliar antara tahun 2018 hingga 2023,” ucap Bendahara Negara.
Selain menggunakan instrumen fiskal, ia menyebut pemerintah juga mendorong mekanisme pasar untuk pembiayaan perubahan iklim dengan penetapan harga karbon melalui pasar karbon. Hal itu, tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang turut mengatur mekanisme pasar karbon.
Pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah menyiapkan aturan teknis untuk perdagangan karbon lintas batas, nantinya RI dapat melakukan jual-beli sertifikat kredit karbon dengan negara-negara lain.
“Karena seperti yang saya katakan, karbon yang diemisikan dan mereka tidak memiliki KTP. Jadi kita perlu memastikan apa saja yang bisa dianggap sebagai kontribusi dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan siapa yang harus membayar berapa,” ucapnya.
(azr/lav)
