Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penanganan perubahan iklim tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, ia mendorong agar sektor swasta turut berpartisipasi mengatasi krisis iklim.

Ia menyatakan Indonesia membutuhkan anggaran hingga US$281 miliar atau sekitar Rp4.299 triliun untuk mencapai komitmen yang dibuat oleh negara-negara yang menyetujui Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim.

“Jadi, tentu saja fiskal atau anggaran publik tidak bisa menjadi satu-satunya sumber, meskipun kami mencoba untuk terus melakukan upaya kami tidak hanya dalam hal alokasi anggaran,” tutur Sri Mulyani dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jumat (6/9/2024).

Bendahara Negara menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif bagi swasta yang berminat membantu pendanaan mitigasi dampak perubahan iklim, seperti tax allowance, tax holiday, hingga pembebasan bea masuk.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan pihaknya terus menciptakan instrumen keuangan yang berkelanjutan untuk dapat membiayai lebih banyak program-program penanganan krisis iklim.