"Saya juga tidak tahu juga moratorium seperti apa dimana saja kita belum tau ya, saya belum berani mengomentari. Tapi yang jelas, ini kan menjadi atensi karena memang diliat terkonsentrasi usaha pariwisata itu ada di Bali Selatan," jelasnya.
"Sekarang ini kan melihat pemerintahan ini dimana-mana banyaknya alih fungsi macem-macem lah, permintaan akomodasi, terkonsentrasi semua itu di Bali selatan semua pemerintahan itu," tambahnya,
Kemudian mengenai alur izin moratorium nanti, Tjoko sendiri menilai bahwa saat ini aturan pada suatu lahan memilii tingkatan risiko.
"Lahan itu kan sekarang, izinnya berbasis risiko..ada risiko rendah, menengah rendah, dan menengah tinggi. Rendah itu kabupaten kota, menengah rendah walikota, menengah tinggi baru provinsi, dan tinggi pusat. Itu yang masih dikaji oleh pemerintah pusat. Kadang melalui OSS," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah tengah menggodok serangkaian kebijakan untuk proyek percontohan pariwisata berkualitas, yaitu moratorium hotel atau menangguhkan izin pembangunan hotel.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, kebijakan tersebut nantinya akan dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden Jokowi untuk diputuskan melalui langkah-langkah yang dibutuhkan dalam memastikan pariwisata Indonesia bergerak menuju pariwisata berkualitas yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
"Kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi dari lahan pertanian menuju lahan komersial hingga moratorium pembangunan hotel maupun fasilitas pariwisata akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan," kata Sandiaga saat menutup acara "Indonesia Quality Tourism Conference" yang berlangsung di The Meru, Sanur, Bali.
(dec/spt)
