Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom dan Pengamat Perbankan Universitas Binus Doddy Ariefianto mewanti-wanti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola iuran Premi Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Doddy menegaskan iuran tersebut perlu ditempatkan pada instrumen yang aman dan jangan sampai justru dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menambal kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi jangan sampai nanti disalurkan kemana-kemana buat apa, untuk nambal apa. Jadi yang bayar juga tenang sekarang kan kita lihat APBN ga ini nanti diambil dari ini, disuruh buat ini. Jadi donor publik jadi donor apbn, jangan sampai,” ucap Doddy kepada Bloomberg Technoz, Jumat (6/9/2024).

Ia mengatakan, LPS masih perlu melakukan sosialisasi teknis pemungutan dan pengelolaan iuran PRP yang akan dimulai pada awal tahun depan. Menurut dia, LPS perlu menjelaskan peruntukan dari iuran tersebut bukan hanya bertugas menarik iuran dari perbankan.

Doddy khawatir jika pengelolaan iuran tersebut tidak kredibel maka dapat membahayakan industri perbankan sendiri ketika suatu krisis terjadi, pasalnya dana bantalan untuk mengatasi krisis tersebut justru tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.