Dalam beberapa hari terakhir, Partai National Rally yang dipimpin oleh Marine Le Pen muncul sebagai penentu arah dalam negosiasi, memperingatkan bahwa mereka akan mengecam banyak tokoh politik lain yang namanya disebut-sebut sebagai perdana menteri. Namun, para pejabat dari sayap kanan lebih berhati-hati terhadap Barnier, mengatakan bahwa mereka bisa menunggu untuk melihat kebijakan apa yang dia ajukan.
“Penunjukan ini dilakukan setelah siklus konsultasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana, sesuai dengan tugas konstitusionalnya, presiden memastikan bahwa perdana menteri dan pemerintah yang akan datang akan memenuhi persyaratan untuk menjadi sestabil mungkin dan memberi mereka kesempatan untuk menyatukan spektrum publik seluas mungkin,” kata kantor Macron.
Barnier menghadapi tantangan langsung untuk membentuk kabinet yang bisa menjembatani perpecahan ideologis antara blok kiri, kanan, dan sentris di parlemen. Mencapai keseimbangan akan menjadi krusial bagi kemampuannya untuk bertahan dari mosi tidak percaya guna mengadopsi anggaran 2025 dalam beberapa minggu mendatang. Partai oposisi di Prancis memiliki tradisi memilih menentang undang-undang keuangan apa pun situasinya.
Untuk menghindari mayoritas anggota parlemen bersatu melawannya, Barnier juga harus menemukan cara untuk mengatasi tuntutan di bidang kebijakan penting lainnya, termasuk pensiun dan upah minimum. Beragam partai berkampanye dalam pemilu legislatif dengan janji untuk setidaknya membatalkan sebagian undang-undang Macron pada 2023 yang menaikkan usia pensiun, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui langkah-langkah seperti pemotongan pajak dan peningkatan upah minimum.
Namun, kelompok sentris Macron bersumpah untuk menolak upaya membatalkan reformasi pro-bisnisnya selama tujuh tahun terakhir.
Pasar keuangan mengamati dengan cermat akrobat politik di Paris. Bahkan sebelum pemilu Juni, anggaran Prancis menjadi sorotan setelah defisit membengkak menjadi 5,5% dari produk domestik bruto pada 2023, mendorong S&P Global Ratings untuk menurunkan peringkat negara itu dan Uni Eropa untuk memulai prosedur penegakan disiplin fiskal yang lebih besar.
Ketika Macron membubarkan Majelis Nasional pada Juni setelah kalah dari sayap kanan dalam pemilu Uni Eropa, investor menjual aset-aset Prancis karena mereka melihat risiko partai oposisi menang dan menerapkan janji manifesto yang berbiaya tinggi, yang berisiko semakin memperburuk utang negara. Premi yang dibayar Prancis atas utang 10 tahun dibandingkan dengan Jerman melonjak dan tetap jauh di atas level pra-pemilu, sementara saham Prancis belum pulih dari kerugian dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.
Barnier akan mewarisi skema anggaran 2025 dari pemerintah sementara yang akan berakhir dengan pembatasan pengeluaran yang tidak berubah, yang bertujuan membantu Prancis mencapai target mempersempit defisit di bawah 3% dari output ekonomi pada 2027. Namun, tim baru perdana menteri akan memiliki kebebasan untuk membuat perubahan sebelum mengajukan RUU tersebut pada awal Oktober. Prancis juga dijadwalkan mengirim rencana fiskal jangka menengah ke Brussel akhir bulan ini di bawah aturan fiskal baru Uni Eropa.
(bbn)
