Azril bahkan mengkritik model investasi besar-besaran yang dilakukan di beberapa destinasi wisata salah satunya seperti di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menurutnya justru merugikan masyarakat setempat karena memindahkan mereka dari lahannya demi pembangunan fasilitas komersial.
"Jadi [seharusnya dibuat] community involvement. Itu bagus sekali konsepnya, tapi bukan investor involvement. Karena, kita itu kan selalu high investasi. Semuanya ini kan investasi besar-besaran semua, sehingga memindahkan semua orang."
Di lain sisi, Azril juga menegaskan bahwa tujuan utama hadirnya pariwisata adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, bukan hanya menguntungkan investor.
Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing justru menjadi salah satu penyebab utama overturism di Bali. Ia mengusulkan agar kebijakan tersebut dihentikan untuk menyeimbangkan kembali jumlah wisatawan yang masuk dan mencegah kerusakan pada ekosistem lokal.
"Nah terjadinya overtourism ini itulah yang kesalahannya, jadi kesalahan utamanya itu karena terjadinya bebas visa itu. Itu yang jadi masalah [dan] itu seharusnya di stop," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan Bali sebagai proyek percontohan pariwisata berkualitas melalui kebijakan moratorium pembangunan hotel.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, kebijakan ini akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi untuk memutuskan langkah-langkah konkret yang diperlukan.
Tujuan utamanya adalah memastikan pariwisata Indonesia berkembang ke arah yang lebih berkelanjutan, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi dari lahan pertanian menuju lahan komersial hingga moratorium pembangunan hotel maupun fasilitas pariwisata akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan," kata Sandiaga saat menutup acara Indonesia Quality Tourism Conference.
Sandiaga bahkan menyatakan Bali akan dikembangkan menjadi destinasi berbudaya, ramah, dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Pada akhirnya, ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas melalui kebijakan yang legal sehingga ancaman seperti overtourism, permasalahan sampah termasuk sampah, pelanggaran hukum oleh wisatawan, hingga lapangan kerja yang diambil secara ilegal oleh oknum warga negara asing bisa dihentikan," tegasnya.
(prc/wdh)
