Ganti Fokus

Dengan demikian, menurutnya, diperlukan peralihan fokus pariwisata dari sebelumnya yang hanya berorientasi pada banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung, menjadi ke arah pengelolaan pariwisata berdasarkan kualitas pengalaman dan dampak ekonomi.

Selain itu, Azril juga mengusulkan konsep pariwisata berbasis komunitas atau community-based tourism sebagai solusi jangka panjang, dengan menekankan pentingnya penghitungan physical carrying capacity —kapasitas destinasi wisata— dalam menampung jumlah wisatawan agar tidak terjadi kepadatan dan kerusakan lingkungan.

"Kesalahan kita, kita tidak pernah menghitung physical carrying capacity. Nah, physical carrying capacity itu adalah menghitung berapa banyak [kapasitas] dalam suatu destinasi itu turis yang ada, yang boleh [masuk]. Jadi pergerakannya, time and motion statusnya itu harus, harus dihitung," terangnya.

"Nah kalau sudah jumlahnya lebih, stop. Ada warning. Lampunya misalnya merah. Enggak boleh masuk lagi. Tunggu. Nah kalau 10 orang atau 100 orang [wisatawan] keluar, baru masuk 100 lagi. Nah itulah yang bagus," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan rangkaian kebijakan seperti moratorium akomodasi tersebut nantinya akan dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden Jokowi untuk diputuskan melalui langkah-langkah yang dibutuhkan dalam memastikan pariwisata Indonesia bergerak menuju pariwisata berkualitas yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

"Kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi dari lahan pertanian menuju lahan komersial hingga moratorium pembangunan hotel maupun fasilitas pariwisata akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek keberlanjutan," kata Sandiaga saat menutup acara Indonesia Quality Tourism Conference yang berlangsung di The Meru, Sanur, Bali.

Sandiaga juga menuturkan Bali dipastikan akan menjadi destinasi yang berbudaya, bersahabat, dan berkelanjutan sehingga lapangan kerja berkualitas tercipta. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat khususnya di Bali bisa meningkatkan berkat sektor parekraf yang semakin maju.

"Kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas melalui kebijakan yang legal sehingga ancaman seperti overtourism, permasalahan sampah termasuk sampah, pelanggaran hukum oleh wisatawan, hingga lapangan kerja yang diambil secara ilegal oleh oknum warga negara asing bisa dihentikan," tambah Sandiaga.

Berikut daftar negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia berdasaekan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024 tertanggal 9 Januari 2024 tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara Dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan ke Wilayah Indonesia:

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Amerika Serikat
4. Andorra
5. Arab Saudi
6. Argentina
7. Armenia
8. Australia
9. Austria
10. Bahrain
11. Belanda
12. Belarus
13. Belgia
14. Brasil
15. Brunei Darussalam
16. Bosnia Herzegovina
17. Bulgaria
18. Ceska
19. Cile
20. Denmark
21. Ekuador
22. Estonia
23. Filipina
24. Finlandia
25. Guatemala
26. Hong Kong
27. Hungaria
28. India
29. Inggris
30. Irlandia
31. Italia
32. Islandia
33. Jepang
34. Jerman
35. Kamboja
36. Kanada
37. Kazakhstan
38. Kenya
39. Kolombia
40. Korea Selatan
41. Kroasia
42. Kuwait
43. Laos
44. Latvia
45. Liechtenstein
46. Lithuania
47. Luksemburg
48. Makau
49. Maladewa
50. Malaysia
51. Malta
52. Maroko
53. Meksiko
54. Mesir
55. Monako
56. Mongolia
57. Mozambik
58. Myanmar
59. Norwegia
60. Oman
61. Palestina
62. Papua Nugini
63. Prancis
64. Peru
65. Polandia
66. Portugal
67. Qatar
68. Rumania
69. Rusia
70. Rwanda
71. San Marino
72. Selandia Baru
73. Serbia
74. Seychelles
75. Singapura
76. Siprus
77. Slovakia
78. Slovenia
79. Spanyol
80. Suriname
81. Swedia
82. Swiss
83. Taiwan
84. Tanzania
85. Thailand
86. Timor Leste
87. China
88. Tunisia
89. Turki
90. Uni Emirat Arab
91. Uzbekistan
92. Ukraina
93. Vatikan
94. Venezuela
95. Vietnam
96. Yordania
97. Yunani

(prc/wdh)