Hal tersebut, lanjutnya, hanya bisa dicapai jika proyek transisi energi dijalankan dengan hati-hati dan tidak agresif. Toh, kata Luhut, pemerintah sudah menyiapkan 400 proyek transisi yang sudah berjalan.
“Kita hanya butuh sebagian pembiayaan dan juga dukungan untuk masalah hukum. Jadi listrik hijau yang sudah kita negosiasikan dengan Singapura. Kita akan mengekspor energi hijau ke Singapura sekitar 2 gigawatt, mungkin bisa mencapai 3 gigawatt. Karena ada banyak potensi di sini,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Luhut, Indonesia juga tengah membangun industri panel surya di dalam negeri dengan menggandeng Singapura.
“Pada saat yang sama, kita juga memiliki kawasan industri hijau terbesar di Kalimantan Utara dengan [pembangkit listrik] tenaga air. Kita akan membangun sekitar 9 gigawatt tenaga air, yang sedang dalam tahap pembangunan sekarang. Kita padukan dengan panel surya.”
“Dan ini juga menjadi game changer bagi Indonesia. Jadi komitmen kita terhadap emisi nol sudah ada, tidak perlu dipertanyakan lagi. Akan tetapi, bagaimana kita melakukannya? Kita juga harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita karena beban dasar harus ada. Tanpa beban dasar, itu dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi kita,” tegas Luhut.
Dalam sebuah kesempatan di acara Bloomberg CEO Forum September tahun lalu, Luhuut pernah menegaskan dana kesepakatan iklim Indonesia senilai US$20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) belum cukup untuk mempercepat transisi energi di Tanah Air.
Menurut perhitungannya, kebutuhan anggaran untuk pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara di Indonesia saja mencapai setidaknya US$100 miliar (sekitar Rp1,54 kuadriliun).
"Jika Anda melihat kembali, hasil [kesepakatan JETP di] G-20 senilai US$20 miliar. Namun kenyataannya, menurut saya, bisa [kebutuhan Indonesia] mencapai US$100 miliar. Ini dana yang perlu disiapkan," ujarnya.
Terlebih, kata Luhut, pencairan dana JETP tersebut hingga kini juga masih belum jelas. Dengan demikian, dia mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mencari donor lain untuk memenuhi kebutuhan dana transisi energi tersebut.
"Jadi iya, bukan hal yang mudah. Namun sekali lagi, pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan hal ini," tuturnya.
(wdh)
