"Subsidi Pak Ketua. Jadi [formatnya] subsidi, sehingga harga itu tidak seperti kemarin sampai ke Rp7.000—Rp8.000 lebih," jelas Arief.
"Namun, kalau dari rencanya produksi yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian itu akan surplus sekian puluh juta [ton] jagung. Jadi kalau disubsidi lagi kan lucu. Ini kan jadi buang-buang uang negara, terkecuali ongkos angkut mungkin kalau disubsidi masih masuk logika. Akan tetapi, nanti pengawasannya bagaimana?" sahut Sudin.
Arief lantas menjelaskan, dalam menyalurklan bantuan SPHP, Bapanas selalu melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), sembari juga selalu melihat neraca komoditas. Dengan demikian, dia tidak serta-merta menyalurkan langsung bantuan tersebut, tetapi dilakukan ketika melihat kondisi harga di lapangan tengah mengalami kenaikan.
"Misalnya jagung kemarin harganya memang sampai Rp8.000, sedangkan yang dibutuhkan peternak pada waktu itu angkanya sekitar Rp5.500—Rp6.000 per kg. Sehingga, kalau harga jagung di tingkat petani sudah Rp8.000, walaupun difasilitasi distribusi oleh Bapanas atau Pemda karena ada insentif fiskal, tetap angkanya masih di atas harga yang diinginkan oleh peternak."
"Karena di lain sisi kita juga memberikan harga acuan untuk ayam dan telur pak Ketua. Sehingga izinkan kami memasukan ini, karena fasilitas distribusi sudah masuk di anggaran deputi I, an penambahan SPHP ini memang diperlukan untuk jagung, juga nanti kedelai untuk pengrajin tahu tempe di saat harga itu di atas. Jadi pada saat harga di sumber utamanya luar negeri kedelai itu tinggi, kemudian currency rate tinggi, maka akan diberikan subsidi. Atas izin pimpinan," tuturnya.
Anggaran Kedelai
Pada kesempatan yang sama, Sudin juga mempertanyakan usulan penyaluran cadangan kedelai SPHP yang disebut Kepala Bapanas tersebut untuk akan disalurkan kepada perajin tahu dan tempe saat harga kedelai tengah melonjak naik.
Sudin justru menyinggung persoalan kartel yang masih kerap kali terjadi di perdagangan kedelai dalam negeri,
"Saya tanya, kedelai ini menurut Anda.. Anda kan badan regulasi yang mengatur pangan nasional, kartel enggak?" tanya Sudin.
Namun, Arief hanya menjawab "Masih ada yang bisa diperbaiki Pak Ketua."
Sudin lantas kembali menekankan pertanyaanya tersebut. Hingga akhirnya Arief tak menampik bila terdapat perusahaan besar yang memang menguasai persaingan dagang kedelai ini, dan Bulog seharusnya dapat berperan di sana.
"Kan saya sudah minta beberapa kali, buat apa Bulog itu ditugaskan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga Pajale, nyatanya kedelai sampai hari ini Bulog. Entahlah nanti saya minta penjelasan," tegas Sudin.
(prc/wdh)
