Yusra tidak mengelak kondisi ketersediaan ketiga jenis energi yang dicadangkan sebagai CPE selama ini masih banyak bergantung pada pasokan dari luar negeri alias impor.
Selain itu, saat ini ketersediaan energi masih mengandalkan cadangan operasional di badan usaha dengan stok yang terbatas. Rerata ketahanan stok atau coverage days BBM di Indonesia adalah sekitar 21—23 hari, sedangkan LPG sekitar 16 hari.
“Namun, kelancaran pasokan yang memadai bagi cadangan operasional tersebut senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategi global yang berubah. Padahal, pasokan untuk jenis CPE belum dapat disediakan seluruhnya dari sumber dalam negeri,” terang Yusra.
Dia menyebut, sebagai negara kepulauan, Indonesia dihadapkan pada masalah jarak dan transportasi yang tidak ringan bagi pengadaan CPE.
“Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah di antara negara di kawasan dan satu di antara negara berpenduduk keempat terbesar di dunia, dan sudah berstatus net importer [migas], yang belum memiliki CPE,” tegasnya.
Sekadar catatan, Indonesia berencana menyiapkan stok penyangga (buffer stock) BBM jenis bensin sejumlah 9,64 juta barel, LPG sebanyak 525,78 ribu metrik ton, dan minyak bumi sebesar 10,17 juta barel hingga 2035.
Rencana buffer stock sektor energi tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi, yang baru saja ditetapkan dan diundangkan Presiden Joko Widodo pada 2 September 2024.
Perinciannya, jenis CPE di antaranya adalah BBM jenis bensin yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi; LPG sebagai bahan bakar keperluan industri, transportasi, komersial besar, menengah, dan kecil, petani, nelayan, dan rumah tangga; serta minyak bumi yang digunakan sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak.
“CPE merupakan barang milik negara berupa persediaan,” sebagaimana dikutip melalui Pasal 2 Ayat 2 beleid tersebut, Selasa (3/9/2024).
Adapun, menurut DEN, kebutuhan anggaran untuk CPE hingga 2035 ditaksir mencapai sekitar Rp70 triliun untuk kebutuhan pengadaan komoditas atau jenis CPE, infrastruktur, hingga pengelolaan.
(wdh)
