Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan terjadi penurunan jumlah penduduk kelompok kelas menengah dan perubahan prioritas pengeluaran kelompok masyarakat tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Mengutip Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil perbandingan 11 kelompok pengeluaran utama masyarakat menunjukkan penurunan pengeluaran kelas menengah untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan.
“Di sisi lain, terjadi peningkatan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan, pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang/jasa lainnya, dan keperluan pesta,” tulis BKF dalam dokumen itu, dikutip Rabu (4/9/2024).
Sementara itu, dilaporkan terdapat 9,4 juta kelas menengah yang turun kelas ke kelas menengah rentan atau aspiring middle class, kelompok menuju kelas menengah, hingga kelompok rentan miskin selama periode 2019-2024.
BKF merinci, pada tahun 2019 terdapat 57,33 juta penduduk kelas menengah sedangkan pada tahun 2024 penduduk kelas menengah tercatat sebesar 47,85 juta.
Para periode tersebut, jumlah kelompok penduduk rentan miskin juga mengalami peningkatan dari 54,97 juta, menjadi 67,69 juta. Namun, terdapat penurunan jumlah kelompok penduduk menuju kelas menengah dari 128,85 juta menjadi 67,69 juta jiwa.
“Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun silam,” tulis BKF dalam dokumen itu.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah masyarakat kelas menengah terus menyusut setelah pandemi Covid-19. Ke depan, jumlahnya bahkan rentan kembali menurun ke kelompok menuju kelas menengah.
Menanggapi fenomena tersebut, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan jika masyarakat kelas menengah ini berkurang, maka pemerintah akan semakin sulit untuk memajukan ekonomi hingga naik kelas.
Wijayanto menjelaskan masyarakat kelas menengah sedang terjepit akibat pelemahan ekonomi dan deindustrialisasi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, juga terjadi perlambatan bisnis kelas menengah.
"Awalnya mereka masih bisa survive dengan mengandalkan tabungan, tetapi tabungan pun saat ini mulai menipis," ujar Wijayanto kepada Bloomberg Technoz, Senin (2/9/2024).
Menurut Wijayanto, masyarakat kelas menengah selama ini tidak mendapat dukungan program pemerintah secara memadai, termasuk iuran BPJS gratis, bansos, dan lain-lain.
(azr/lav)
