"Ini hal yang positif dan kita akan jaga terus tentu kepercayaan masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi, karena penerimaan pajak ini sampai Rp 432 triliun sangat bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.
Bendahara Negara merinci, untuk Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat Rp 225,95 triliun atau 25,86% dari target. Pencapaian ini berhasil tumbuh 31,03% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM kuartal I-2023 ini tercatat Rp 185,70 triliun triliun atau 24,99% dari target. Realisasi ini juga tumbuh 42,37% yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang ekspansif.
"Artinya kegiatan masyarakat yang telah menimbulkan nilai tambah maka kemudian menimbulkan pajak PPN sudah tumbuh 42,37% dibanding tahun lalu," katanya.
Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 25,24% atau Rp 2,87 triliun. Realisasi PBB dan pajak lainnya ini juga telah mencapai 7,16% dari target.
Adapun PPN impor mengalami kontraksi sejalan dengan perlambatan kinerja ekspor-impor Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan PPN impor ini menurun hingga 10% Maret dari 40% tahun lalu.
"Ini area yang harus kita waspadai. Seluruh dunia masih menghadapi situasi yang tidak baik. Pelemahan ekonomi global masih terus berlanjut trennya hingga semester II tahun ini," ujar Sri Mulyani.
(evs)
