Selain itu, Erick melanjutkan, penetapan pagi anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan deretan prestasi dan kontribusi perusahaan pelat merah yang saat ini dipimpinnya.
Kontribusi tersebut salah satunya melalui penerimaan negara dari dividen yang dibagikan oleh sejumlah perusahaan BUMN yang terus mengalami kenaikan.
Apalagi, lanjut dia, pemerintahan presiden terpilih Prabowo nanti juga telah menaikkan target perolehan setoran dividen BUMN kepada negara menjadi sebesar Rp90 triliun, lebih besar dari rencana setoran dividen tahun ini yang dipatok sebesar Rp85,84 triliun.
"Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang kita sudah jalankan selama ini," tutur dia. "Sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata, artinya memang perbandingannya sangat tidak berimbang."
Menyitir laporan pelaksanaan APBN semester pertama 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran dividen BUMN ke negara telah mencapai Rp60,1 triliun, yang juga setara 70% dari target sepanjang tahun ini.
Torehan tersebut terbilang juga meningkat 41,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp42,4 triliun.
"Kami harap ada kebijaksanaan dari Kemenkeu dan angka Rp66 miliar ini tidak lain kita ingin terus meningkatkan sistem daripada pengawasan yang selama ini tentu terus kita bisa perdalam," ujar Erick.
(ibn/wdh)
