Dalam hal itu, Sri Mulyani memandang rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Terkhusus untuk badan anggaran yang menjadi partner pembahasan RUU P2 APBN pemerintah berharap kerjasama yang sangat baik ini akan terus dijaga dan bahkan makin ditingkatkan sehingga pengelolaan APBN akan terus menjadi efektif, kredibel dan terus responsif terhadap berbagai guncangan dan tantangan,” ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin M Said menyampaikan pendapat dan catatan dari sikap fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat pembahasan RUU P2 APBN 2023.
Muhidin menyampaikan seluruh pendapat, catatan, dan sikap dari kesembilan fraksi dalam rapat pembahasan RUU P2 APBN 2023. Salah satunya Fraksi PKS menyatakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan ke BUMN harus dapat berkontribusi bagi pembangunan dan mendukung program prioritas nasional.
“Serta memiliki multiplier effect [efek berganda] terhadap perekonomian nasional,” ucap Muhidin dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (9/3/2024).
Selanjutnya, Fraksi PDIP berpendapat bahwa pemerintah perlu meningkatkan kinerja dalam merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dan pemenuhan hak konstitusional atas realisasi anggaran pendidikan tersebut.
Hingga Fraksi PAN yang menegaskan pemerintah perlu mencermati hasil perencanaan strategi dalam belanja negara terkait fungsi perlindungan sosial. Selain itu, mendorong pemerintah agar segera mengintegrasikan program pekerjaan dengan balai latihan kerja.
(azr/lav)
