Menurut dia, PPP memberikan catatan tersebut dengan harapan pengelolaan APBN di tahun mendatang dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
Sementara Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap pemerintah untuk terus memperbaiki sistem dan tata kelola perpajakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan ekonomi.
“Agar mampu mengoptimalkan potensi perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan nasional,” ucap Muhidin.
Muhidin mengatakan, Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas penganggaran dan transfer ke daerah untuk mencapai indikator kesejahteraan di daerah.
“Fraksi Nasdem meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian menteri setara pimpinan lembaga dalam pengelolaan PNBP dan piutang bukan pajak beserta penyelesaiannya,” ujar Muhidin.
Sedangkan Fraksi PKB, lanjut Muhidin, mendesak pemerintah untuk segera membuat skema yang tepat dalam dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Fraksi pkb juga mendorong agar DBH-CHT ditingkatkan fleksibilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah,” ucapnya.
Muhidin mengatakan bahwa Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka spending better atau mengupayakan belanja negara yang lebih akurat.
“Agar memiliki outcome [hasil kerja] dan prestasi kerja yang mampu menjadi sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Muhidin.
Terakhir, Fraksi PAN menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati hasil perencanaan strategi dalam belanja negara terkait fungsi perlindungan sosial. Serta, mendorong pemerintah agar segera mengintegrasikan program pekerjaan dengan balai latihan kerja.
