"Misalnya, pada industri makanan dan minuman, para pelaku usaha nampak menahan diri dengan adanya rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan," ungkapnya.
Febri juga masih terus mengeluhkan masalah ketidakjelasan data mengenai 26.415 kontainer yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang hingga saat ini disebutnya belum ada kepastian atau solusi yang jelas.
Dengan demikian, menurut dia, dapat menghambat Kemenperin dalam menyusun kebijakan atau tindakan untuk mengantisipasi lonjakan produk impor yang masuk ke pasar domestik. Meskipun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengadakan pertemuan antar kementerian dan lembaga terkait, data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini belum terealisasi.
Di sisi lain, para importir semakin mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi kemungkinan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor di masa depan.
Kebijakan-kebijakan tersebut bisa mencakup Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), pembatasan impor tertentu (Lartas), atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan di Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang. Langkah ini dilakukan untuk menghindari dampak dari regulasi yang mungkin lebih ketat di kemudian hari.
Dalam Rilis IKI Agustus 2024, Febri menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mendorong ekspansi industri manufaktur melalui beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah mempercepat perluasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) bagi industri yang terdampak, seperti keramik dan kertas.
Selain itu, Kemenperin juga berfokus pada penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), percepatan pembatasan barang impor, dan penegakan hukum terhadap impor ilegal. Febri juga menekankan pentingnya prioritas pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri, yang dianggap bisa menjadi "game changer" bagi industri manufaktur.
Untuk mengatasi tantangan ekspor akibat kendala logistik, Kemenperin mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Salah satu upaya konkret yang disarankan adalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di mana lembaga penyelenggara dan kontestan Pilkada diharapkan meningkatkan penggunaan produk lokal, terutama dari Industri Kecil dan Menengah (IKM).
"Kami mengingatkan kepada lembaga penyelenggara Pilkada dan para kontestan Pilkada untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, terutama produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam momentum Pilkada 2024 ini," pungkasnya.
Untuk diketahui, manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali mengalami kontraksi dan turun dari posisi Juli 2024. PMI manufaktur Indonesia tercatat 48,9, turun 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3.
Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith memaparkan, penurunan pada perekonomian sektor manufaktur Indonesia pada Agustus lalu mengakibatkan perusahaan menanggapi dengan mengurangi karyawan, meski banyak yang percaya bahwa ini berlangsung sementara.
Hal ini sesuai dengan hasil survei yang menyebutkan bahwa para panelis berharap kondisi ekonomi akan lebih stabil dan mendorong kebaikan produksi dan permintaan baru dalam waktu satu tahun.
(prc/lav)
