Selain itu, dia menyoroti bahwa pemerintah tidak seharusnya menambah beban baru bagi daya beli masyarakat, seperti dengan kenaikan pajak dan cukai pada makanan dan minuman kemasan.
"Beberapa insentif untuk kelas menengah sudah ada, tetapi belum memberikan dampak yang maksimal untuk bisa mendongkrak daya beli, karena dalam beberapa tahun ini, kelas menengah menurun jumlahnya. Berarti, perkembangan ekonomi lebih banyak ke arah pemanfaatan sumber daya yang tidak bernilai tambah," tegasnya.
Sekadar catatan, indeks PMI diukur dengan angka 50 sebagai penanda zona ekspansi. Bila di angka 50 atau di atasnya, maka aktivitas manufaktur masih ekspansif atau bertumbuh positif. Sebaliknya bila di bawah 50, artinya aktivitas turun atau terkontraksi (tumbuh negatif).
"Penurunan PMI indeks ini sudah terprediksi sejak April 2024 yang [akan] turun terus. Dengan kondisi terkini, penurunan PMI ini akan bisa terus berlanjut [kedepannya]," tuturnya.
Sebelumnya, Apindo juga turut menyampaikan keresahannya mengenai penurunan indeks manufaktur RI. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan bahwa penurunan indeks manufaktur Indonesia disebabkan oleh lemahnya permintaan pasar, baik domestik maupun ekspor, serta gangguan pasokan.
Dia pun menilai tidak ada solusi instan untuk mengatasi pemburukan kinerja industri domestik. Berkaca pada situasi tersebut, menurutnya, untuk mengembalikan laju manufaktur ke jalur ekspansif, diperlukan beberapa langkah strategis.
Pertama, pentingnya transisi kepemimpinan yang lancar tanpa gangguan sosial-politik yang signifikan.
Kedua, perlu ada stimulasi di sisi produktif, termasuk kemudahan dalam memperoleh bahan baku impor, akses pembiayaan yang terjangkau, serta deregulasi dan fasilitasi perizinan investasi.
Ketiga, pengamanan daya beli pasar. Hal ini bisa dilakukan melalui pengendalian inflasi kebutuhan pokok dan stimulus konsumsi untuk kelas menengah.
Dengan demikian, Shinta menekankan bahwa tidak ada "magic solution" untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional tanpa perubahan ekosistem kebijakan yang holistik.
"Jadi semua solusi membutuhkan kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha terkait untuk me-review kebijakan-kebijakan industri yang ada saat ini, agar sesuai denga kebutuhan daya saing industri manufaktur nasional sesuai dengan tuntutan demand pasar dalam dan luar negeri."
"Tidak bisa instan, perlu waktu dan perlu berproses bersama secara berkesinambungan agar upaya peningkatan daya saing industri nasional bisa terjadi secara sustainable," pungkasnya.
Sebagai catatan, kinerja manufaktur Indonesia kembali mengalami kontraksi untuk bulan kedua beruntun, dipicu makin turunnya kinerja produksi (output) dan pesanan baru pada Agustus dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Panelis S&P melaporkan bahwa permintaan pasar lebih lemah dibandingkan dengan Juli dan faktor utama yang mendorong pesanan baru lebih rendah. Penurunan pesanan luar negeri juga makin cepat, mencapai yang tertajam sejak Januari 2023.
Kendala logistik dan penurunan stok di vendor menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama untuk pengiriman, sementara harga bahan baku terus meningkat akibat nilai tukar yang tidak menguntungkan.
Meski demikian, inflasi harga input mulai mereda meskipun tetap tinggi, dan perusahaan terus menaikkan biaya output secara moderat. Ini menandakan bahwa inflasi di sektor manufaktur masih berlangsung, kini memasuki bulan ke-14 berturut-turut.
Ke depan, meskipun tingkat keyakinan produsen sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya, para produsen tetap optimis bahwa produksi akan meningkat dalam satu tahun mendatang. Selain itu, produsen berharap situasi ekonomi akan stabil, memungkinkan peningkatan produksi dan pesanan baru.
(prc/wdh)
