"Kebijakan ini di satu sisi bagus untuk diterapkan, namun pada kenyataannya respons pengembang tidak terlalu baik bila dibandingkan kebijakan serupa di saat pandemi," terangnya.

Ali juga menyoroti daya beli kalangan kelas menengah yang dapat mempengaruhi minat pembelian sektor properti khususnya rumah. "Selain itu juga kalangan menengah yang menurun daya belinya tidak terlalu fokus untuk pembelian rumah," tegasnya.

Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Semester I-2024 mencapai 109.719 unit rumah senilai Rp13,37 triliun, dari target 166.000 unit pada tahun ini.

Adapun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalokasikan sebesar Rp13,72 triliun untuk program FLPP dan ditargetkan dapat disalurkan sebanyak 166.000 unit rumah kepada MBR.

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan realisasi FLPP per Juni 2024 sebanyak 107.070 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 166.000 unit.

Untuk diketahui, pemerintah sebetulnya juga telah menerapkan kebijakan PPN DTP sektor properti sebesar 100% sampai pertengahan 2024. Kemudian, berlanjut dengan kebijakan PPN DTP sektor properti 50% mulai pertengahan 2024 hingga akhir tahun ini. Namun, kebijakan akhirnya diubah menjadi PPN DTP 100% sampai akhir 2024.

(prc/wdh)