Dengan meningkatnya jumlah pengguna KRL yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, Tauhid berharap pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan tidak hanya fokus pada subsidi berdasarkan NIK, tetapi juga pada perbaikan layanan KRL secara keseluruhan.
"Sehingga untuk transportasi publik, transportasi umum itu memang harus murah begitu. Jadi orang [mau] katakanlah bertransformasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik," jelas Tauhid.
"Dan iya sebisa mungkin layanannya saya sepakat untuk ditambah bukan hanya kualitas nya ya, tetapi misalnya jumlahnya, jaringannya, dan sebagainya itu harus diperbanyak," sambungnya.
Untuk diketahui, wacana pemerintah ini juga turut jadi perhatian warganet di akun media sosial tak terkecuali Instagram. Warganet yang membuat jajak pendapat di Instagram justru lebih mengeluhkan kepada kurangnya fasilitas yang disediakan oleh KAI Commuter Line.
Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi ihwal rencana pemerintah menerapkan subsidi untuk layanan KRL Jabodetabek berdasarkan NIK.
Hanya saja, rencana tersebut dipastikan bakal diimplementasikan bertahap dan belum akan dieksekusi dalam waktu dekat. Dengan demikian, tarif KRL Jabodetabek dipastikan tidak akan mengalami perubahan dalam jangka pendek.
"Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal membenarkan rencana subsidi KRL Jabodetabek berdasarkan NIK pada 2025 tersebut memang merupakan bagian dari upaya Ditjen Perkerataapian (DJKA) dalam melakukan penyesuaian tarif KRL dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.
"[Namun,] DJKA memastikan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan," tegasnya melalui pernyataan tertulis, Kamis (29/8/2024).
Risal mengatakan skema penyaluran subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dengan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan subsidi nonenergi untuk public service obligation (PSO) sektor transportasi Tahun Anggaran 2025 tepat sasaran.
"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya.
Dia pun menekankan DJKA akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.
Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.
Untuk diketahui, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi layanan KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK pada tahun 2025.
Rencana ini diungkapkan dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, yang menyebutkan alokasi subsidi nonenergi sebesar Rp7,96 triliun, termasuk Rp4,79 triliun untuk subsidi PSO PT KAI. Subsidi ini mencakup berbagai layanan kereta, termasuk KRL Jabodetabek.
Meski demikian, dokumen RAPBN 2025 tidak menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan skema subsidi berbasis NIK dan kriteria penerima manfaatnya. "Beberapa perbaikan [layanan PSO sektor transportasi] antara lain: penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis dokumen tersebut.
(prc/wdh)
