"Kami mendorong Kementerian PANRB untuk tetap menjalankan seleksi aparatur birokrasi dengan mengutamakan meritokrasi, inklusi, transparansi, dan akuntabilitas,” papar Arfianto.

Dalam pembentukan kabinet pemerintahan baru, Arfianto juga menyarankan Prabowo dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar mendapat masukan terkait rekam jejak para calon menterinya.

"Kabinet haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak bersih, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogoti oleh budaya korupsi," tutur Arfianto.

(lav)