“Tetapi, catatannya adalah pemerintah mesti memperbaiki kondisi kebebasan ekonomi terutama rule of law yang dapat memungkinkan hak milik individu dapat terlindungi dari pihak lain dan memberikan keamanan, serta kepercayaan bagi individu. Hak milik adalah unsur utama kebebasan ekonomi,” ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (2/9/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim menyatakan kebijakan Golden Visa tidak hanya menarik investasi semata, tetapi juga menarik talenta global yang berkualitas.

“Selain itu, kebijakan Golden Visa bisa meningkatkan persaingan Indonesia di tengah negara lain yang juga menjadi sasaran investasi yang didorong Dirjen Imigrasi melalui perpanjangan secara online tadi dan penguatan pengawasan,” tambahnya.

(lav)