Perihal tuntutan penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikasi, yang jadi salah satu dari enam poin tuntutan, justru lebih cocok dialamatkan kepada regulator dalam hal ini pemerintah, tegas dia.
“Setiap aplikator punya masing-masing. Pengajuan ke pemerintah tentang agar semuanya seragam tarif,” papar dia.
Sementara, perwakilan dari Koalisi Ojol Nasional (KON), Antonio Lee, menyampaikan bahwa aksi demo berbagai komunitas pengemudi mitra aplikator menitikberatkan kepada pemangkasan pendapatan yang seharusnya mereka terima.
“Secara garis besar pendapatan kita dikebiri demi keuntungan dan kepentingan apk (aplikasi pencarian Android package),” jelas Antonio Kamis (29/8/2024).
Dalam usulannya, ia tegas menuntut dihilangkannya agro Rp5.000, yang selama ini telah dibayarkan kepada pengguna, “dan manusiakan kami sebagai manusia.”
Isi tuntutannya yang akan disuarakan ojol se-Jabodetabek:
- Revisi Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos untuk Komersil Terhadap Mitra Driver Ojek dan Kurir Online di Indonesia.
- Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap driver ojek online.
- Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk Pengantaran Makanan dan Barang yang dinilai tidak manusiawi dan tidak adil kepada driver ojek online.
- Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikasi.
- Tolak promosi aplikasi yang merugikan driver online.
- Legalkan ojek online di Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai angkutan sewa khusus.
(wep)
