Dokumen tersebut juga belum mengelaborasi kriteria pemegang NIK yang berhak mendapatkan tarif tiket bersubsidi untuk layanan KRL Jabodetabek.
“Beberapa perbaikan [layanan PSO sektor transportasi] antara lain: penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” tulis dokumen tersebut.
Usulan Kenaikan
Rencana pergeseran skema distribusi subsidi tiket KRL Jabodetabek tersebut sejalan dengan desas-desus wacana penyesuaian tarif transportasi publik itu belum lama ini.
Bahkan, Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter Broer Rizal pernah mengonfirmasi perseroan telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek kepada Kementerian Perhubungan sebagai regulator.
Meski begitu, dia menyebut KAI Commuter masih senantiasa menunggu hasil keputusan dari pemerintah untuk penyesuaian tarif commuter line Jabodetabek.
"Itu kebijakan dari pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub," ungkap Broer saat ditemui, akhir April.
Di satu sisi, lanjutnya, Kemenhub juga masih belum memutuskan usulan tersebut. Dengan demikian, KAI Commuter belum dapat memastikan kapan usulan kenaikan tarif Jabodetabek terealisasikan.
Senada dengan Direktur Operasi dan Pemasaran, VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan perseroan sebagai operator akan patuh dengan keputusan dari regulator bila nantinya diputuskan terdapat penyesuaian tarif KRL.
"Tarif sampai saat ini belum ada informasi, mungkin satu pintu nanti di DJKA [Ditjen Perkeretaapian] Kemenhub. Kami kan operator dan tarif ditentukan oleh regulator. Kami patuh terhadap aturan yang disampaikan lewat regulator," ujar Anne.
Sebagai informasi, besaran tarif KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 354/2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO).
Dalam keputusan tersebut, telah ditentukan bahwa besaran tarif perjalanan KRL Jabodetabek dibanderol Rp3.000 untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.
Sekadar catatan, serapan anggaran subsidi PSO sepanjang 2020—2023 mengalami peningkatan rata-rata 2,4% per tahun dari semula Rp4,74 triliun pada 2020 menjadi Rp5,09 triliun pada 2023.
Dalam outlook Tahun Anggaran 2024, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7,88 triliun. Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran tersebut antara lain peningkatan subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek.
-- Dengan asistensi Pramesti Regita Cindy
(wdh)
