Hukum "moralitas" ini "tidak masuk akal," kata Rosemary A DiCarlo, wakil sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan politik dan pembangunan perdamaian, dalam tulisannya di X, seraya menambahkan bahwa jika dipertahankan, hukum ini "hanya akan menghambat kembalinya Afganistan ke kancah internasional."

Taliban telah menjalin hubungan diplomatik yang terbatas dengan sejumlah negara, termasuk Rusia dan China, meski begitu kedua negara ini tidak secara resmi mengakui pemerintahannya.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahed menolak kritik tersebut dalam pernyataannya yang mengatakan "kekhawatiran yang dilontarkan oleh berbagai pihak tidak akan menggoyahkan Emirat Islam dari komitmennya untuk menjunjung tinggi dan menegakkan hukum Syariah Islam."

Hukum-hukum tersebut didasarkan pada "penafsiran yang ekstrem, sewenang-wenang, dan kaku" atas Syariah Islam, demikian ungkap Rawadari, organisasi hak asasi manusia Afganistan, dalam pernyataannya.

Jutaan perempuan di negara tersebut telah dilarang untuk mengenyam pendidikan dan bekerja. Sebuah perkiraan PBB menunjukkan bahwa pembatasan terhadap perempuan yang bekerja dapat mengurangi PDB Afghanistan sebesar 5%, atau US$1 miliar.

(bbn)