"Sebagai asosiasi ojek nasional online, kami menghormati dan turut mendukung agar aspirasi didengarkan oleh aplikator maupun pemerintah. 

Dalam tuntutan umumnya, para driver ojek dan kurir online mendesak pemerintah merevisi Perkemenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Layanan Pos Komersil untuk Mitra Ojek Online dan Kurir Online di Indonesia.

"Mendesak pemerintah mengevaluasi kerja sama aplikator yang mengandung unsur ketidakadilan dengan pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia," tulis seruan tersebut.

"Hapus program layanan tarif hemat, dan penyeragaman layanan tarif seluruh aplikator terhadap mitra ojek dan kurir online," lanjut seruan aksi tersebut.

(ain)