Selain itu, Ghufron juga mengimbau kepada para penyelenggara negara untuk tidak mencari kesempatan dalam membuat proyek yang berujung pada gratifikasi yang bermodus pemberian THR.

KPK juga sebelumnya telah mengeluarkan imbauan hal tersebut kepada seluruh penyelenggara negara yang tertuang dalam Surat Edaran KPK Nomor 6 2023 tertanggal 30 Maret tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

OTT Jelang Lebaran

Menjelang hari raya Idulfitri KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada para penyelenggara negara yakni kepada Bupati Meranti Muhammad Adil pada Kamis (6/4/2023) lalu.

Adil diduga menerima suap hingga Rp 26,1 miliar dari perusahaan penyedia jasa umrah. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan 3 orang tersangka termasuk bupati Meranti.

Selain itu, pada Selasa (12/4/2023) hingga Rabu (13/4/2023) lalu, KPK juga melakukan OTT kepada para pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Direktur Prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan , Harno Trimadi diduga telah  menerima suap Rp 1,2 miliar yang diduga digunakan untuk THR.

Harno merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, uang miliaran itu diberikan oleh Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan 10 orang tersangka.

Teranyar, modus THR terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada Jumat (15/4/2023) lalu.

Yana diduga menerima suap dalam proyek pengadaan closed circuit television (CCTV) dan internet service provider (ISP) untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat pada tahun anggaran 2022-2023.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mengamankan uang sebesar Rp 924 juta dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka.

(ibn/ezr)