Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus merancang investasi yang efektif kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah. Serta mendorong skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan memperkuat pengelolaan investasi dan special mission vehicle (SMV).
Beberapa upaya itu, menurut Bendahara Negara, dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan dan partisipasi masyarakat. Juga untuk meningkatkan akses UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah terhadap permodalan.
“Pemerintah menghargai fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP yang terus menyampaikan peringatan kepada pemeirntah agar mengelola keseimbangna primer dan defisit apbn secara baik dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.
Sebagai informasi, target defisit dalam RAPBN 2025 lebih besar dari target tahun ini yang sebesar 2,29% PDB. Keseimbangan primer juga diperkirakan defisit Rp 63,3 triliun. Lebih dalam ketimbang 2024 yang diperkirakan minus Rp 25,5 triliun.
Selain itu, pembiayaan utang pada tahun 2025 dipatok sebesar Rp775,9 triliun. Besaran tersebut tercatat naik Rp222,8 triliun atau 40,27% jika dibandingkan dengan outlook pembiayaan utang sepanjang 2024 sebesar Rp553,1 triliun.
(azr/lav)
