“Investasi diharapkan terus meningkat terutama pada sektor perluasan hrilirasi dan akan juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global serta berbagai proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan di 2025 yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” paparnya.
Bendahara Negara menjelaskan perekonomian global pada tahun depan diperkirakan masih dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang terjadi, sehingga ekonomi global diprediksi tumbuh stagnan di 3,3% (yoy).
Besaran itu, menurutnya tak jauh berbeda dengan angka pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Sebagai informasi, beberapa lembaga internasional memprediksi ekonomi global tumbuh di 3,2% (yoy) sepanjang tahun ini.
“Risiko global seperti fragmentasi dan kondisi likuiditas yang masih cenderung ketat serta melambatnya pertumbuhan ekonomi China sebagai perekonomian ukuran terbesar kedua di dunia akan berlanjut di 2025,” ungkap Sri Mulyani.
Sebagai informasi, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Adisatrya Suryo Sulisto berpandangan bahwa target pertumbuhan yang dipatok pemerintah untuk 2025 tidak berlandaskan kesepakatan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Adisatrya mendesak pemerintah untuk memberi penjelasan perbedaan angka pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk 2025 dengan yang sebelumnya telah dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI.
“Pemerintah juga harus menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali pada pendapatan rakyat, berapa tambahan penghasilan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ucap Adisatrya dalam rapat tersebut.
Selain itu, Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ratna Juwita Sari menilai target pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy) di 2025 harusnya dapat ditingkatkan seperti pada level masa pandemi Covid-19 di 2022 sebesar 5,3% (yoy) .
“Terkait pertumbuhan ekonomi 5,2% meskipun angka ini lebih tinggi dari proyeksi IMF fraksi PKB mengusulkan agar target tersebut bisa dinaikan di angka 5,3% sebagaimana diraih pada masa pandemi Covid-19 di 2022,” ucap Ratna dalam penyampaian pandangan umum Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di DPR RI, Selasa (20/8/2024).
(azr/lav)
