Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan badan usaha Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berpotensi mendapatkan kewenangan pengelolaan wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK), yang merupakan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Arutmin Indonesia atau PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Namun, Bahlil mengatakan perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu ihwal perkembangan pemberian kewenangan pengelolaan WIUPK tersebut kepada badan usaha PP Muhammadiyah.

“Saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti, perkembangan sudah sejauh mana nanti saya kabari. Kemungkinan besar adalah eks ADRO atau eks Arutmin, kita bikin yang bagus, dua opsi itu,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga tidak menjelaskan dengan lengkap ihwal luas wilayah yang bakal menjadi kewenangan dari badan usaha PP Muhammadiyah.

“Luasnya saya lupa, tetapi yang jelas luasnya cukup gede, tambang kan bukan persoalan luas yang penting cadangannya. [Cadangannya] nanti saya cek lagi,” ujarnya.