Terkait dengan tuduhan lain soal air lintasan tambang yang mengotori sungai dan laut, Febriany menyebut Vale dapat membuktikan bahwa air lintasan tambang di Sorowako sudah dikelola sesuai dengan baku mutu sebelum dilepas ke badan air.
Dengan demikian, lanjutnya, Danau Matono yang bersebelahan dengan tambang nikel milik Vale tetap terjaga kualitas airnya.
“Jadi ini beberapa contoh yang cukup solid dengan eksistensi kita selama 5 dekade, dan membuktikan bahwa tuduhan dirty nickel itu tidak sesuai untuk Vale Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai terdapat potensi produk penghiliran atau hilirisasi nikel Indonesia menjadi kalah bersaing bila tidak melakukan pembenahan terhadap praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan, atau yang biasa disebut nikel kotor atau dirty nickel.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menggarisbawahi produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla Inc, sudah menerapkan kebijakan no go zone, di mana produk baru bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam rantai pasok ketika pertambangan tidak mengganggu wilayah masyarakat adat.
Bhima juga menggarisbawahi Indonesia tidak menjadi satu-satunya pemain nikel di dunia. Apalagi, nikel bukan menjadi satu-satunya pilihan baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
“Tidak boleh lagi ada tempat untuk dirty nickel karena itu merusak citra nikel Indonesia. Itu juga jadi salah satu catatan agar kita berbenah. Saya melihatnya bukan kemudian menjadi sunset, tetapi kita akan kalah dalam persaingan,” ujar Bhima dalam agenda SAFE 2024 di Jakarta Pusat.
Untuk itu, Bhima berharap agar orang-orang dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mulai mendorong agar tata kelola hilirisasi nikel masuk dalam ekosistem yang lebih hijau dan tidak melihat aspek keberlanjutan menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel (NCKL) Roy Arman Arfandy mengatakan biaya untuk memproduksi nikel yang sesuai dengan standar di negara-negara Eropa mahal.
Hal tersebut terjadi karena negara-negara di Eropa, yang sangat menekankan aspek keberlanjutan, tidak hanya fokus pada operasional pertambangan, melainkan seluruh proses hilirisasi nikel tersebut.
“[Standar Eropa] mahal. Kriterianya banyak, ketika kami diaudit itu ada 600 pertanyaan detail, termasuk mengenai sosial, bagaimana interaksi dengan masyarakat setempat, bagaimana meningkatkan taraf sosial,” ujarnya.
Namun, Roy mengatakan NCKL dari awal memang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan atau ESG. Salah satu upayanya adalah mendaftar sertifikasi dengan The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), yang bisa memverifikasi keseluruhan proses yang terjadi di tambang.
Roy berharap tahun depan NCKL bisa disertifikasi oleh IRMA, sehingga pembeli khususnya dari negara Barat akan lebih percaya karena bisa melacak sumber bahan bakunya dan apakah apakah pengolahan dilakukan dengan cara yang baik.
“Kami juga bersyukur karena effort-effort kami dalam ESG ini sekarang lebih banyak shipment kami ke daerah Eropa. Beberapa kapal itu sudah mulai jalan ke Eropa karena mereka melihat proses ESG kami cukup proper dan comply dengan aturan yang bahkan mendekati standar internasional,” ujarnya.
(wdh)
