Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan suatu negara harus diurus berdasarkan tata kelola dan tatanan hukumnya. Jika tatanan hukum serta tata kelolanya bersifat eksploitatif, maka yang terjadi adalah sosok ‘pemenang’ akan berjaya dan kompetisi akan dimatikan sehingga terjadi eksploitasi.
Hal tersebut ia sampaikan saat menjawab pertanyaan dari salah satu Mahasiswa yang bertanya dampak kisruh Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dinilai menimbulkan krisis demokrasi terhadap perekonomian Indonesia.
“Ibu sudah melewati banyak krisis selama karir Ibu, 98, global financial crisis 2008. Dan akhir-akhir ini dihadapkan krisis demokrasi adanya RUU Pilkada, apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia?,” tanya salah satu Mahasiswa Universitas Indonesia dalam acara Kuliah Perdana: Pengantar Ekonomi disiarkan secara daring, Senin (26/8/2024).
Mulanya, Sri Mulyani menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa perekonomian suatu negara berdiri di atas sebuah fondasi yakni fondasi hukum dan sistem pemerintahaan dari suatu negara tersebut.
Bendahara Negara memberikan contoh, benua Amerika terdiri atas beberapa negara besar namun tidak semuanya bisa berhasil menjadi negara dengan perekonomian terrbesar di dunia seperi Amerika Serikat.
“Banyak negara lain, kalau kalian baca buku 'How Country Fail' dari Achemoglu, itu kalian lihat Amerika-Kanada-Amerika Latin satu daratan kan, bagaimana bisa ada benua ini; di tengah maju banget, di atas maju, tapi di bawahnya Amerika Latin agak mundur [ekonominya],” ujar Sri Mulyani menjawab pertanyaan Mahasiswa UI itu.
Meskipun ketiga negara tersebut merupakan negara bekas penjajahan, namun para pendahulu mereka memiliki asal-muasal yang sama yakni berasal dari benua Eropa. Dengan demikian, Sri Mulyani melontarkan pertanyaan kepada audiens “Bagaimana bisa outcome-nya [perekonomiannya] berbeda?”, tanya Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu langsung menjawab pertanyaan yang ia lontarkan, bahwa suatu negara harus diperhatikan baik dari sisi tata kelola serta tatanan hukumnya. Sebab, jika tatanan hukum dan tata kelolanya eksploitatif, maka sosok ‘pemenang’ yang akan menjadi juara.
“Kalau tatanan hukum dan tata kelolanya sifatnya eksploitatif maka yang terjadi the winner takes all dan kompetisi akan dimatikan maka yang akan terjadi eksploitasi,” kata Sri Mulyani.
“Makanya saya akan sampaikan pada anda sekalian, saya setiap hari bergaul dengan partai politik, politisi, dengan kabinet, investor, mahasiswa. Tapi pada akhirnya saya hari ini bisa dilihat sebagai dosen, pejabat, Istri, Ibu, Nenek, tapi aku ga punya split personality [kepribadian ganda],” ucapnya.
Sri Mulyani menegaskan sembari berkelakar bahwa yang ia maksud adalah jika bertemu dengan cucunya maka ia akan menjadi Nenek yang baik, jika menjadi Istri agak baik, “Jadi Menteri rada amburadul, jadi pemimpin kan ini pemimpin politik juga karna harus berurusan dengan politik;kacau balau, nanti akan kacau balau aja,” lanjutnya.
Dengan demikian, Sri Mulyani memberikan pesan kepada para mahasiswa bahwa integritas merupakan kunci dalam menjalankan profesi apapun. Ia meminta agar para pelajar tersebut menjaga integritas sedari dini, seperti dengan tindakan tidak mencontek serta menempatkan janji jika sudah berjanji.
“Jika kalian bangun karakter baik, nanti akan terjaga. Dimanapun kalian berpegang teguh itu karena itu currency, pegang terus prinsip yang baik, itu currency kalian yang tidak bisa dijual, itu mata uang kalian sejatinya,” ujar Sri Mulyani.
(azr/lav)
