Terkait dengan substansi, Charles juga masih menaruh ruang curiga akan terjadinya penyimpangan pada pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, langkah mengawal keputusan MK belum tuntas.

"Bisa jadi DPR memaksa PKPU yang menggunakan keputusan Mahkamah Agung itu. Kenapa? Karena kan dia punya fungsi konsultasi itu yang sudah dilakukan oleh KPU ke DPR. Ruang krusial yang perlu diperhatikan, menurut Charles adalah pada mekanisme konsultasi KPU dengan DPR.

PKPU Jadi Isu Krusial

Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi.

"Apa yang menjadi tuntutan bukan sebatas pembatalan," ujar dia.

"Tapi mengawal hingga akhir agar pengabaian terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan," tegas dia.

Dia menilai masih terlihat kemungkinan DPR akan tetap mengupayakan pengabaian terhadap MK melalui PKPU, meski sudah ada statemen terbuka oleh pimpinan KPU bahwa mereka akan mematuhi keputusan MK. 

"Kemudian kalau di dalam ada intervensi, akan kemungkinan besar akan menjadi deadlock," ujar dia.

(ain)