Djoko juga mengkritisi kebijakan yang lebih banyak mengandalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam proyek transportasi. Menurutnya, skema ini lebih menarik untuk proyek di Jawa karena jumlah penduduk yang lebih banyak dan tingkat pengembalian modal yang lebih cepat.
Hal ini sesuai dengan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2025), proyeksi kebijakan strategis Kemenhub pada 2026-2029 adalah mengembangkan konektivitas.
Sementara di luar Jawa, dengan populasi yang lebih sedikit, proyek-proyek transportasi kurang diminati pengembang karena dianggap tidak menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek.
"Persoalan konektivitas itu, sebaiknya tidak hanya dijawab oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dinanti tindak lanjutnya untuk mengupayakan fasilitas dan sistem penghubung antar daerah. Pemda perlu memiliki misi yang sama guna mengupayakan transportasi berkelanjutan agar menjalankan visi dan misi yang sama dengan pemerintah pusat," jelasnya.
Transportasi Umum di Indonesia Masih Darurat
Selain itu, Djoko menekankan bahwa perhatian terhadap transportasi umum di berbagai daerah masih sangat kurang. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pembenahan angkutan umum secara serius.
"Tidak perlu muluk-muluk, armada angkutan perintis yang bisa menambah kuantitas perjalanan dalam sepekan, misalnya 2-3 kali pun sudah cukup."
Djoko menginginkan pembangunan transportasi umum dapat menjadi agenda prioritas pemerintah daerah dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Ia juga menggarisbawahi kurangnya koordinasi antara Kemenhub dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang seharusnya turut berperan dalam mendorong pembangunan transportasi di daerah.
Oleh sebab itu, Djoko berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka lebih memperhatikan isu transportasi. Karena, pembangunan transportasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenhub saja, tetapi juga perlu didukung oleh kementerian lain serta pemerintah daerah untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di seluruh Nusantara.
(prc/roy)
