Bloomberg Technoz, Jakarta - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Ia menyebut hal ini akan semakin membebani kelanjutan program transportasi yang harus dilaksanakan.

Joko menuturkan bahwa anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang sebelumnya berada di kisaran Rp30 triliun sejak tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada 2020, anggaran Kemenhub mencapai Rp34,7 triliun dan sempat menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Pada 2024, anggaran meningkat menjadi Rp38,9 triliun, tetapi pada Rancangan APBN 2025, pagu anggaran Kemenhub kembali menyusut drastis menjadi Rp24,8 triliun, turun sekitar 36% dari tahun sebelumnya.

"Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan itu membuat pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Pagu anggaran Rp24,8 triliun dinilai sangat kurang," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/8/2024).

Pemangkasan ini dinilai Djoko juga akan menghambat berbagai proyek transportasi, terutama yang tidak berada di Pulau Jawa. Pasalnya, tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan penghasil tambang (mineral).

Proyek Transportasi di Luar Jawa Kurang Menarik Bagi Pengembang