Itu artinya, aksi demonstrasi yang digelar besar-besaran Kamis kemarin di berbagai kota di Indonesia, telah menuai kemenangan besar karena target utama tercapai.
Yakni, RUU Pilkada yang membukakan pintu bagi pendaftaran putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai kontestan pemilihan kepala daerah, batal diberlakukan.
Begitu juga peluang bagi partai politik yang cuma memiliki suara 6,5%-10% di kursi legislatif daerah, untuk mencalonkan sosok kepala daerah, menjadi terbuka.
"Semakin menegaskan proses ini kami lakukan, untuk memasukkan putusan MK konstitusi dalam peraturan KPU," ujar Plt Ketua KPU, Mochamad Afifudin dalam konferensi pers di Gedung KPU, Kamis (22/8/2024) malam.
Fokus lagi ke isu global
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Edi Susianto menyatakan, BI melihat tekanan rupiah dari faktor domestik seperti yang terjadi Kamis kemarin, telah mereda saat ini dengan adanya keputusan DPR-RI tadi malam.
"Saat ini, mata pelaku pasar kembali melihat ke sentimen global, di mana tadi malam ada statemen dr salah satu pejabat the Fed yg agak less dovish yaitu tidak ingin menurunkan Fed fund rate [bunga acuan Amerika Serikat] dengan laju yang cepat, di tengah pelaku pasar sedang price in bahwa the Fed akan menurunkan bunga lebih cepat. Itu yang menahan pergerakan pelemahan DXY [dolar AS], bahkan DXY ditutup menguat di pasar New York," kata Edi kepada Bloomberg Technoz, pagi ini.
Lanskap itu, menurutnya, membuat mata uang Asia pagi tadi dibuka beragam. Sebagian melemah, termasuk rupiah, ringgit dan dong Vietnam. Sebagian lagi menguat seperti won Korea Selatan dan dolar Singapura.
"Pelaku pasar menunggu pidato Powel [Gubernur The Fed Jerome Powell] di Jackson Hole nanti malam. Kami melihat tren penguatan mata uang emerging market masih sangat terbuka. BI tentu terus mencermati perkembangan global dan akan terus mengawal pergerakan rupiah," kata Edi.
Hari ini, Bank Indonesia juga akan menggelar lelang rutin Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.
Sinyal The Fed
Dua pejabat The Fed kemarin menyatakan, mereka menilai sudah tepat bagi The Fed untuk segera memulai penurunan bunga. Namun, lajunya harus bertahap dan metodis.
Gubernur The Fed Boston Susan Collins bilang, bank sentral harus bergerak bertahap saat memulai pelonggaran seraya menekankan ia tidak melijat ada 'tanda bahaya besar' dalam perekonomian. Ia bilang, The Fed fokus pada 'mempertahankan pasar tenaga kerja yang sehat sementara inflasi terus ditekan', seperti dilansir oleh Bloomberg News.
Pada bagian terpisah, Gubernur Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker yang tidak memberikan suara pada FOMC tahun ini, menilai, masih dibutuhkan lebih banyak data sebelum The Fed memulai siklus pelonggaran.
"Kami harus mulai menurunkan suku bunga secara metodis," kata Harker. "Saat ini, saya tidak berada di kubu 25 atau 50--saya perlu melihat data beberapa minggu lagi," katanya, mengacu pada perdebatan tentang apakah pemotongan pertama harus 25 basis poin atau 50 basis poin.
Pasar swap menaikkan taruhan untuk penurunan bunga The Fed bulan depan sebesar 25 bps menjadi 76%. Pada akhir tahun ini, Fed fund rate diprediksi akan berada di level 4,5% dengan probabilitas mencapai 44,7%.
Kemarin, ketika IHSG tergerus turun, pemodal asing masih membukukan posisi net buy senilai Rp1,26 triliun, menjadi aksi beli untuk hari ke-12 perdagangan tanpa putus di bursa saham.
Sedangkan di pasar surat utang, data terakhir pada 21 Agustus, asing juga membukukan net buy senilai Rp1,51 triliun, menandai pembelian selama 10 hari berturut-turut.
Meski begitu, sebagian analis pasar menilai, suhu politik Indonesia diperkirakan masih berpotensi memanas menyusul masih ada dua ajadwal penting pada Kuartal IV-2024, yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 14 Februari, pada 20 Oktober nanti. Serta, pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024.
“Meski data-data ekonomi domestik terbaru menunjukan kondisi yang masih relatif solid, namun meningkatnya risiko instabilitas politik domestik berpotensi membayangi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di Semester II-2024,” kata analisis tim Phintraco Sekuritas pada Jumat.
Demo lanjutan
Pasar sebaiknya tetap mengantisipasi terjadinya demo lanjutan dan menanti kepastian 'bola panas' yang dilempar DPR ke tangan KPU, bakal benar-benar dingin.
Demo tolak RUU Pilkada diperkirakan bakal kembali digelar di Gedung DPR pada Jumat ini, menyusul antisipasi Kepolisian RI mengerahkan 5.012 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa.
"Personel pengamanan di gedung DPR/MPR RI 3.719 personel gabungan dan di depan KPU RI melibatkan 1.293 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Jumat (23/8/2024).
Susatyo menyebut jumlah personel tersebut merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR RI dan KPU RI untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depan Gedung DPR.
'Bola panas' di KPU
Pernyataan Dasco yang menjadi sikap resmi DPR-RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada dan menjamin akan tunduk kepada putusan MK, di satu sisi mungkin sudah melegakan.
Namun, elemen masyarakat sipil terlihat masih bersikap waspada berkaca dari pelolosan berbagai Undang-Undang kontroversial beberapa waktu silam seperti beleid Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) juga Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Aturan yang mengatur Pilkada kemungkinan akan diterbitkan KPU paling cepat 26 Agustus, usai KPU dan Komisi II berkonsultasi soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
"Memang ada semacam kepuasan publik. Tapi, ini belum selesai," ujar Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro saat dihubungi Bloomberg Technoz.
Dia mengatakan akhir dari kepuasan publik mengawal keputusan MK adalah ketika putusan-putusan MK itu secara sah tertulis dalam PKPU.
"Sehingga tidak ada celah bagi siapapun untuk mengotak-atik aturan lagi karena ini yang paling penting. Inilah esensi demokrasi. Jadi, terakhir ini pengawalannya ke KPU bagaimana KPU bisa menurunkan menjadi aturan, PKPU, definitif," ujar Agung.
Agung menyebut pembatalan pengesahan RUU Pilkada di paripurna merupakan kesadaran DPR bahwa mereka khawatir isu regulasi pemilihan kepala daerah itu menjadi semacam 'bom waktu'.
"Saya melihat ada semacam kekhawatiran kalau tidak disikapi (demonstrasi) dengan segera, akan menjadi bom waktu yang meledak dan bisa memberikan efek besar kepada stabilitas politik nasional secara keseluruhan," ujar dia.
Bola panas kini ada di KPU sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan PKPU. Pengamat politik mengingatkan bahwa KPU mesti menerjemahkan hasil putusan MK menjadi sebaik-baiknya regulasi.
Agung mengingatkan bahwa jika ada upaya 'menyelundupkan' lagi keinginan untuk mengabaikan putusan MK, maka KPU dan DPR akan kembali berhadapan dengan parlemen jalanan alias kekuatan rakyat.
Apalagi MK sendiri juga sudah berjanji akan melawan balik putusan dengan membatalkan hasil pilkada yang tidak mematuhi putusan MK.
"MK akan menjadi benteng utama konstitusi kita. MK menjadi benteng pertama, dan parlemen jalanan, yang akan menambah kekuataannya," ujar dia.
-- dengan bantuan laporan Angga Indrawan dan Muhammad Fikri.
(rui/roy)
