Ia memaparkan, program-program perlindungan perlindungan sosial seperti PKH tercatat disalurkan lebih dari 20 juta peserta, kartu prakerja diikuti oleh 18 juta peserta, hingga Program Bantuan Iuran (OBI) jasa kesehatan.
“Jadi mungkin program-program ini lah yang kita dorong jadi bagian jasa keuangan melalui berbagai servis maupun berbagai bantuan sosial yang dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga.
Dengan demikian, kedepannya Airlangga berharap bahwa survei tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat diintegrasikan secara menyeluruh sehingga produk-produk yang tak masuk dalam survei dapat menjadi salah satu indikator juga.
“Sehingga dengan demikian produk yang disurvei tidak hanya produk yang dalam tanda petik diawasi atau produk di bawah OJK, tetapi tadi yang tadi saya sebut memang program pemerintah untuk membantu inklusi keuangan,” pungkas Airalngga.
Sebagai informasi, OJK telah merilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)
yang menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.
Menanggapi itu, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menyatakan kedepannya pihaknya akan memasukan program-program yang belum tercatat dalam survei yang dilakukan OJK.
Menurut dia, hal ini terjadi akibat OJK masih fokus pada produk dan jasa yang diawasi oleh pihaknya. Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa target literasi keuangan Indonesia pada tahun depan diharapkan sebesar 66%-67%.
“Kita memang punya target tadi disampaikan oleh Pak Menko [Airlangga, nanti kedepan kita akan juga memasukkan hal-hal yang belum kita masukkan karena kita masih berfokus pada produk dan jasa yang kita awasi,” ucap Friderica dalam acara yang sama.
(azr/lav)
