Gelombang aksi protes elemen masyarakat sipil yang terjadi berbagai wilayah di Tanah Air, membuat parlemen menunda pengesahan RUU Pilkada hari ini. Sidang paripurna DPR tidak memenuhi kuorum sehingga pengesahan pun ditunda.
Namun, aksi protes massa tidak berhenti dan membuat para pelaku pasar mulai bersiap-siap dengan skenario terburuk.
"Kami melihat risiko politik dari revisi UU pilkada. Risiko yang dihadapi adalah demonstrasi bertransformasi menjadi social unrest. Namun, informasi yang tersedia belum dapat digunakan untuk menetapkan probabilitas terjadinya social unrest," kata Lionel Priyadi, analis mega Capital Sekuritas.
Bank investasi besar asal AS, Wells Fargo, menilai, ada kemungkinan sentimen terhadap rupiah dan obligasi pemerintah akan dipengaruhi kemunculan kerusuhan politik meski mungkin hanya berlangsung jangka pendek, seperti dilansir oleh Bloomberg News, Kamis pagi.
Analis Wells Fargo Brendan McKenna menilai, agak diragukan bahwa aksi massa protes sosial di Indonesia hari ini akan menjelma menjadi seperti apa yang terjadi di Sri Lanka atau Bangladesh.
"Pendorong terbesar bagi aset-aset di pasar keuangan RI adalah kemungkinan penurunan bunga The Fed dan arah kebijakan fiskal pemerintah. Kombinasi itu membantu sentimen positif dan mendukung penguatan rupiah, juga aliran modal masuk ke pasar surat utang RI," jelas McKenna.
(rui)
