Menurut dia, secara total, hanya ada 86 dari 560 anggota DPR yang hadir di ruang Sidang Paripurna. Berdasarkan Peraturan Tatib DPR, sebuah rapat paripurna dinyatakan kuorum jika dihadiri, secara fisik atau daring, sebanyak lebih dari 50% jumlah anggota; atau minimal 280 anggota. 

"Sehingga acara pada hari ini pelaksaanan revisi UU Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan," kata Dasco.

(ain)