Keong menggarisbawahi Singapura memang memiliki target untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2050. Sayangnya, kondisi geografis Singapura yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 700 kilometer persegi membuat negara tersebut tidak memiliki banyak tempat untuk mengembangkan proyek energi terbarukan dengan skala besar.
“Kami sudah memiliki beberapa rencana untuk menggunakan tempat yang tersedia di atap, hingga waduk untuk meletakan panel surya terapung. Namun, itu hanya bisa memproduksi energi dalam skala kecil terhadap total kebutuhan kelistrikan di Singapura,” ujarnya.
Dalam rangka mencapai target NZE, kata Keong, Singapura memang melihat proyek-proyek yang ada di Indonesia, dan juga melirik potensi impor dari Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam dan sebagainya.
Ke depannya, Singapura juga melihat bahwa permintaan energi dari negara tersebut pasca-2035 juga bakal terus meningkat.
“Saya pikir ada potensi tambahan bagi kita untuk melihat tambahan impor energi terbarukan dari seluruh kawasan. Jadi ini adalah sesuatu yang akan terus kami kerjakan dengan mitra di Indonesia,” ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan proses ekspor listrik rendah emisi melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ke Singapura pada akhir 2027 masih berjalan.
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves Andi Yulianti Ramli mengatakan saat ini 5 pengembang yang mendapatkan persetujuan bersyarat untuk ekspor listrik ke Singapura tengah melakukan diskusi secara bisnis (business to business) dengan PT PLN (Persero).
Adapun, 5 pengembang tersebut a.l. konsorsium PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), EDP Renewables (EDPR), Keppel Infrastructure, dan Vanda.
“Dari sisi teknikal, developer sedang komunikasi intens dengan PLN. PLN juga melakukan studi dengan Singapore Power dari sisi teknikal,” ujar Yulianti saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Dalam kaitan itu, salah satu peran dari PLN adalah memberikan daftar manufaktur yang menyediakan bahan baku untuk digunakan oleh pengembang untuk membangun solar farm, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk ekspor listrik bersih ke Singapura.
Yulianti mengatakan manufaktur yang menyuplai bahan baku tersebut harus memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 60% untuk melakukan eksporn listrik pada akhir 2027, yang nantinya bakal diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI).
“Ini proyeknya nanti gol mungkin akhir 2027, kita akan [meminta] untuk masuk [ekspor listrik] mulai tahun segini [TKDN] sudah harus 60%. Kementerian Perindustrian sedang membuat peta jalan TKDN solar panel, supaya ekosistemnya terbangun di Indonesia,” ujarnya.
(dov/wdh)
